Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie bergerak cepat merespons dampak musim kemarau yang mulai meluas di sejumlah wilayah.
Setidaknya tiga program utama terus digulirkan dalam beberapa pekan terakhir, yakni pasar murah bersubsidi, bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan.
Langkah tersebut menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kemarau.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo per 30 Agustus 2026 mencatat, kekeringan telah berdampak terhadap 7.542 kepala keluarga atau 23.205 jiwa.
Dampak tersebut tersebar di empat kabupaten, 27 kecamatan dan 72 desa.
Kondisi itu mendorong Gubernur Gusnar Ismail menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sekaligus mendengar usulan pemerintah kabupaten dan kota terkait kemungkinan penetapan status Tanggap Darurat Kekeringan.
Di tengah situasi tersebut, pasar murah menjadi salah satu program yang paling dirasakan langsung masyarakat.
Pagi itu, raut wajah warga terlihat penuh harap. Antrean mengular. Pria, wanita, tua hingga muda berdesakan demi mendapatkan kupon pasar murah.
Bagi masyarakat, pasar murah seolah menjadi oase di tengah musim kering.
Harga sejumlah komoditas yang melonjak di pasaran dipangkas melalui subsidi pemerintah. Rica yang di pasar tradisional mencapai sekitar Rp130 ribu per kilogram, misalnya, cukup ditebus Rp10 ribu untuk seperempat kilogram di pasar murah.
Beras lima kilogram yang di pasaran mencapai Rp87.500 bahkan hanya ditebus Rp25 ribu. Sementara telur 10 butir, bawang merah setengah kilogram, minyak goreng satu liter dan gula pasir masing-masing dijual Rp10 ribu.
Ayam broiler juga tersedia dengan harga subsidi Rp20 ribu.
“Ya Allah Pak, beras lima kilo saja mo beli di Indomaret sampai Rp97 ribu. Di sini hanya Rp25 ribu. Rica sekilo di pasar sekarang so Rp130 ribu. Jadi torang bersyukur ada pasar murah ini. Terima kasih Pak Gubernur,” ujar Vivin Ishak, salah satu warga.
Namun intervensi pemerintah tidak berhenti pada persoalan harga kebutuhan pokok.
Di tengah tekanan ekonomi akibat kemarau, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Penjual nasi kuning, gorengan, kue hingga pemilik warung kecil mendapat perhatian melalui bantuan modal usaha dalam bentuk bahan produksi.
Data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mencatat, sebanyak 972 pelaku UMKM telah mendapat intervensi bantuan.
Mereka tersebar di tiga daerah, yakni Kota Gorontalo sebanyak 395 orang, Kabupaten Gorontalo 397 orang dan Bone Bolango 180 orang.
Sementara untuk Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato, penyaluran bantuan direncanakan mulai dilakukan pekan depan.
Bantuan disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing penerima.
Pelaku usaha kios mendapatkan bahan produksi berupa mi instan goreng dan kuah masing-masing empat dus, minyak goreng 22 liter, gula pasir 18 kilogram dan susu kental manis 14 kaleng.
Untuk usaha warung makan, bantuan terdiri dari beras dua karung, minyak goreng 18 liter dan gula pasir 14 kilogram.
Sementara pembuat kue memperoleh gula pasir 20 kilogram, susu kental manis 26 kaleng, tepung terigu 30 kilogram dan mentega dua dus.
Adapun penjual gorengan menerima minyak goreng 46 liter, tepung terigu 40 kilogram dan tepung beras 33 sak.
Saat menyerahkan bantuan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Selasa lalu, Gubernur Gusnar menegaskan agar bantuan tersebut tidak sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.
“Bantuan ini adalah modal usaha yang kami berikan dalam bentuk bahan produksi. Harus kita syukuri, tidak boleh dihabiskan untuk konsumsi, tapi harus dikembangkan,” tegas Gusnar.
Pesan serupa disampaikan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Menurut Idah, bantuan tersebut harus dikelola secara profesional agar benar-benar mampu menjaga sekaligus mengembangkan usaha masyarakat.
“Kalau usahanya berhasil, tentu akan meningkatkan pendapatan warga. Jadi saya berharap bantuan ini benar-benar dikelola secara profesional,” tutur Idah.
Selain daya beli dan keberlangsungan usaha, kebutuhan paling mendasar di tengah kemarau adalah air bersih.
Untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat, Gubernur Gusnar bahkan turun langsung ke salah satu wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Selasa lalu.
Di lokasi tersebut, Gusnar ikut mengisi air ke jeriken milik warga dari mobil tangki BPBD.
Sebanyak 11.700 liter air bersih disalurkan pagi itu.
Distribusi air bersih terus dilakukan secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak.
Hingga 30 Agustus 2026, total 1.093.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi II menjadi pihak dengan distribusi terbesar, yakni 462 ribu liter, disusul BPBD Provinsi Gorontalo sebanyak 284 ribu liter dan BPBD Bone Bolango sebanyak 123.010 liter.
Sisanya didistribusikan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Polri, BPBPK, PMI, serta BPBD Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara.
Di tengah kemarau yang dampaknya terus meluas, tiga intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
Pasar murah membantu meringankan beban kebutuhan pokok, bantuan UMKM menjaga agar usaha kecil tetap berjalan, sementara distribusi air bersih menjawab kebutuhan paling mendasar warga yang terdampak kekeringan.
Bagi masyarakat, kehadiran pemerintah di tengah kesulitan bukan sekadar soal angka bantuan, tetapi tentang memastikan mereka tidak menghadapi musim kering seorang diri.
Leave a Reply