Beberapa hari ini, lagi tanding topik soal sikap fraksi partai Golkar yang mewacanakan untuk menarik diri dari pemerintahan. Ketua fraksi Golkar menyatakan akan Keluar dari barisan koalisi yang telah mengantarkan Gusnar Ismail dan idah syahidah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Menariknya wakil gubernur adalah ketua DPD 1 Golkar,
Apakah ini tanda bahwa ketua DPD 1 Golkar tidak lagi di perhitungkan dan otoritas di internanya sendiri, publik pun bertanya tanya.
Jika dilihat dari kacamata koalisi maka koalisi pasangan GAS ( Gusnar – Idah) yang di usung partai demokrat, Gerindra dan Golkar adalah kelanjutan dari koalisi pemerintah pusat sampai daerah.
Retaknya koalisi di daerah akan berpengaruh pada jalanya program pemerintah pusat di daerah. Beberapa partai politik telah memberi imbauan ke daerah agar menjaga solidaritas untuk kesinambungan pemerintah dari pusat sampai daerah.
Karena itu, sikap partai politik di daerah seharusnya tidak semata-mata menggunakan pendekatan “mendukung ketika menang, mengkritik ketika kepentingan tidak terakomodasi.”
Kritik terhadap pemerintah tentu merupakan bagian sah dari demokrasi. Tetapi ketika kritik berkembang menjadi ancaman untuk keluar dari koalisi yang sebelumnya dibangun bersama, publik berhak mengetahui apa sesungguhnya persoalan yang mendasarinya, apakah terdapat perbedaan kebijakan yang prinsipil, atau ada agenda politik lain yang sedang bekerja di balik layar.
Pada intinya ketika Golkar keluar dari koalisi hanya akan menciptakan sedikit retakan namun pemerintahan tetap terus jalan hingga akhir masa periode. Dalam perspektif organisasi pemerintahan Gusnar Ismail itu sosok yang tanggguh dan kokoh berdiri. Ia memiliki perhitungan yang matang dalam politik.
Leave a Reply