GORONTALO — Perdebatan hangat mengenai klaim penyaluran 885 paket bantuan pangan di Kabupaten Bone Bolango memicu tanggapan menohok dari kalangan aktivis pemuda Gorontalo. Polemik yang dipicu oleh kejengkelan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi PAN, Femmy Udoki, terkait bantuan Pokok Pikiran (Pokir) yang seolah-olah diduga diakui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, dinilai justru menelanjangi ego politik para elite di tengah penderitaan masyarakat.
Aktivis Gorontalo, Rizal Agu, melayangkan kritik pedas terhadap dinamika tersebut. Menurutnya, perdebatan mengenai siapa yang paling berhak mendapat pengakuan atas penyaluran bantuan di Kabupaten Bone Bolango ini yang sangat tidak etis di tengah krisis kekeringan dan kemarau yang sedang dihadapi warga.
”Masyarakat hari ini sedang susah akibat dampak kemarau, butuh beras dan bahan pokok untuk menyambung hidup. Tapi yang dipertontonkan di ruang publik justru perselisihan elite berebut ‘stempel jasa’. Ini sangat memalukan,” tegas Rizal Agu saat memberikan keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Kritik Rizal Agu: Mengurai Metafora “Susu Sapi Dicap Susu Nona”
Menanggapi sindiran mengenai peribahasa “susu sapi dicap susu nona” yang dipakai untuk menggambarkan pengambilalihan klaim program Pokir oleh Pemprov Gorontalo, Rizal Agu menilai bahwa peribahasa tersebut justru bisa menjadi piala bergilir berbalik menampar para politisi.
Ia menekankan beberapa poin krusial atas polemik ini:
Bantuan APBD Adalah Uang Rakyat, Bukan Hadiah Politisi
Rizal menegaskan bahwa baik dana Pokir DPRD maupun program reguler Pemprov Gorontalo, seluruhnya bersumber dari APBD yang diisi oleh pajak dan keringat rakyat.
“Anggota dewan tidak boleh marah karena merasa ‘jasanya’ diserobot Pemprov, padahal dewan sendiri sering kali mengemas Pokir seolah-olah itu bantuan pribadi dari kantong mereka. Sebagai politisi harusnya sadar itu uang rakyat, bukan milik pribadi atau partai!” ujar Rizal.
Fungsi Legislatif Adalah Pengawasan, Bukan Berburu Panggung
Rizal mengingatkan bahwa hakikat Pokir adalah saluran aspirasi warga saat reses yang wajib di kawal ke dalam APBD. Namun, begitu masuk ke APBD, ranah eksekusi teknis memang berada di tangan Pemerintah atau dinas terkait.
“Jadi harusnya sebagai lembaga pengawas tugas DPRD itu memastikan anggarannya tepat sasaran, jumlahnya utuh 885 paket, dan kualitas bantuannya bagus. Bukan sibuk merajut narasi kecewa hanya karena wajah atau namanya tidak terpampang di spanduk pembagian, jadi politisi” tambahnya.
Transparansi Sistemik, Bukan Sekadar Pengakuan Nama
Rizal sepakat bahwa Pemprov Gorontalo (khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura) harus transparan mengumumkan asal-usul anggaran. Namun, transparansi yang dimaksud publik adalah keterbukaan data penerima (by name by address) agar tidak ada penyimpangan, bukan sekadar memberikan panggung kehormatan saat seremoni penyerahan.
Pesan untuk untuk Eksekutif dan Legislatif
Rizal Agu berharap DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi untuk segera menghentikan polimik saling tuduh dan fokus mempercepat penanganan krisis pangan akibat kemarau dan bukan mencari panggung semata di Bone Bolango.
“Rakyat yang lapar tidak butuh tahu apakah bantuan itu dari Pokir atau dari Pemprov. Harusnya jadi politisi jangan baper atau haus akan validasi sebab yang rakyat butuhkan hari ini adalah bantuan itu sampai di dapur tepat waktu tanpa dipotong dan tanpa dipolitisasi. Hentikan drama klaim-mengklaim ini, tunjukkan kedewasaan bernegara! ” tutup Rizal Agu dengan nada lugas.
Leave a Reply