Gorontalo. Menanggapi kritik Wali Kota Gorontalo yang menyebut Pemprov tidak becus mengurus panti jompo, Juru Bicara Pemprov Gorontalo, Dr. Alvian Mato, menilai bahwa masalah sebenarnya ada pada walikota itu sendiri.
Menurutnya, usulan penataan perangkat daerah yang diajukan Wali Kota Gorontalo sudah merupakan usulan yang ketujuh kalinya. Ini artinya kajian yang diajukan kepada pemerintah provinsi dibuat asal jadi dan belum komprehensif.
Dosen hukum ini juga menambahkan bahwa , persoalan serupa juga terlihat dalam penataan UPTD. Selain UPTD Rumah Perlindungan Sosial, Pemkot belum sekaligus mengusulkan UPTD lainnya setelah Perda Perangkat Daerah ditetapkan.
Informasi yang di dapatkan dari biro organisasi bahwa siang ini mereka baru akan memfasilitasi pembahasan UPTD yang lain, artinya akan ada lagi usulan dari Pemkot dari materi yang sama terkait UPTD, tidak diusulkan skaligus.
Untuk pemberian rekomendasi UPTD, tahapannya sedikit berbeda dengan pemberian rekomendasi perangkat daerah, karena Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, mesti memastikan layanan yang akan dilaksanakan tidak tumpang tindih dengan layanan pemerintah provinsi dan pusat, selain itu Pemprov akan memastikan ketersediaan anggaran, Sarana Prasana, SDM, dokumen SOP, ANJAB,ABK, Tugas dan Fungsi melalui visitasi langsung
Leave a Reply